Permohonan Informasi PPID

Jika pemohon informasi publik merasa tidak puas dengan tanggapan atau pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru (LPAFK Banjarbaru), pemohon berhak mengajukan keberatan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah prosedur pengajuan keberatan:

1. Alasan Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan keberatan apabila terjadi hal-hal berikut:

• Penolakan atas permohonan informasi publik.
• Tidak disediakannya informasi yang diminta dalam jangka waktu yang ditentukan.
• Biaya yang dikenakan tidak wajar.
• Informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan permohonan.
• Tidak dipenuhinya permohonan informasi sebagaimana mestinya.

2. Pengajuan Keberatan

Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan langkah-langkah berikut:

• Mengisi Formulir Keberatan yang tersedia di kantor PPID LPAFK Banjarbaru atau melalui formulir online di situs web resmi.
• Menulis surat keberatan yang memuat informasi sebagai berikut:
  • Identitas pemohon (nama, alamat, dan kontak).
  • Rincian informasi yang diminta dan alasan keberatan.
  • Tanggal pengajuan permohonan informasi dan tanggapan yang diterima (jika ada).
• Keberatan dapat diajukan secara langsung, melalui email, atau surat tertulis ke alamat PPID LPAFK Banjarbaru.

3. Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak pemohon menerima tanggapan yang dianggap tidak memuaskan dari PPID.

4. Proses Penanganan Keberatan

Setelah menerima pengajuan keberatan, PPID akan:

• Memberikan tanda terima kepada pemohon sebagai bukti penerimaan pengajuan keberatan.
• Menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID untuk ditindaklanjuti.
• Atasan PPID akan melakukan evaluasi terhadap keberatan yang diajukan dan memberikan tanggapan dalam waktu maksimal 30 hari kerja setelah keberatan diterima.

5. Tanggapan Terhadap Keberatan

• Hasil tanggapan terhadap keberatan akan diberikan kepada pemohon secara tertulis dan mencakup penjelasan mengenai keputusan atas keberatan tersebut.
• Jika keberatan diterima, informasi yang diminta akan diberikan sesuai dengan permohonan awal pemohon.
• Jika keberatan ditolak, Atasan PPID akan memberikan alasan yang jelas terkait penolakan tersebut.

6. Penyelesaian Sengketa Informasi

Jika pemohon tidak puas dengan hasil tanggapan atas keberatan, pemohon dapat mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kontak untuk Pengajuan Keberatan

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan, silakan menghubungi PPID LPAFK Banjarbaru:

• Alamat: Jl. Banua Praja Utara, Palam, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714
• Telepon: 0511 5915 674
• Email: lpfkbanjarbaru@gmail.com
• Website: www.bpfk-banjarbaru.org

Jika pemohon informasi merasa tidak puas dengan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh PPID Loka Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Banjarbaru (LPAFK Banjarbaru) atau merasa hak atas informasi publik tidak terpenuhi, pemohon berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Syarat Pengajuan Sengketa Informasi

Pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi apabila:

• Keberatan pemohon atas tanggapan PPID ditolak atau tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.
• Pemohon merasa bahwa PPID tidak memberikan informasi secara akurat atau sesuai permohonan.
• Terdapat alasan lain yang menunjukkan pelanggaran terhadap hak pemohon dalam mengakses informasi publik.

2. Waktu Pengajuan Sengketa

Permohonan sengketa informasi harus diajukan ke Komisi Informasi dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah pemohon menerima keputusan atas keberatan atau tidak menerima tanggapan dari PPID.

3. Cara Mengajukan Permohonan Sengketa Informasi

Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

• Mempersiapkan dokumen pengajuan sengketa yang mencakup:
  • Identitas pemohon (nama, alamat, nomor kontak).
  • Surat keberatan yang diajukan ke PPID dan bukti tanda terima.
  • Tanggapan atau keputusan dari PPID (jika ada).
  • Alasan pengajuan sengketa serta bukti pendukung lainnya.
• Mengisi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang tersedia di kantor Komisi Informasi atau diunduh melalui situs web resmi Komisi Informasi.
• Mengirimkan permohonan secara langsung, melalui pos, atau via email ke Komisi Informasi di wilayah terkait.

4. Proses Pemeriksaan oleh Komisi Informasi

• Setelah menerima permohonan, Komisi Informasi akan melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelengkapan dokumen dan validitas permohonan sengketa.
• Jika permohonan memenuhi syarat, Komisi Informasi akan mengagendakan sidang ajudikasi nonlitigasi yang melibatkan pemohon dan pihak PPID yang bersengketa.
• Selama proses persidangan, pemohon dan PPID akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti dan argumentasi terkait sengketa informasi.

5. Keputusan Komisi Informasi

• Komisi Informasi akan mengeluarkan keputusan mengenai sengketa dalam waktu yang ditentukan setelah persidangan selesai.
• Keputusan ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik pemohon maupun PPID.
• Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kontak Komisi Informasi

Untuk informasi lebih lanjut atau bantuan dalam pengajuan sengketa, pemohon dapat menghubungi Komisi Informasi setempat. Berikut adalah kontak Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan:

• Alamat: Jl. Banua Praja Utara, Palam, Kec. Cemp., Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714
• Telepon: 0511 5915 674
• Email: lpfkbanjarbaru@gmail.com
• Website: www.bpfk-banjarbaru.org