Sejarah

  • 2007

    Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 530/MENKES/PER/IV/2007

    tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan

  • 2007

    Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Nomor : OT.01.01.XII.500.2007

    tentang Penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

  • 2008

    Surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Nomor : OT.01.01.XII.816.2008

    tentang Pembentukan Tim koordinasi Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional Kalimantan

  • 2011

    Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919/Menkes/Per/2011

    tentang organisasi dan tata kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK).

Sejarah LPFK Banjarbaru

Pembentukan Institusi pengamanan fasilitas kesehatan di perlukan untuk penjaminan mutu layanan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi untuk memenuhi kualitas dan standar keselamatan serta keamanan sehingga perlu dilakukan pengujian dan/atau kalibrasi secara berkala terhadap peralatan dan fasilitas kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan swasta.

Adapun kondisi geografi Indonesia yang luas diperlukan pemberian pelayanan di bidang pengamanan fasilitas kesehatan yang efektif dan efesien. Maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan Pelaratan Kesehatan tentang penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Berdasarkan Permenkes No. 530/Menkes/Per/IV/2007 tentang organisasi dan Tata Kerja BPFK, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan terdiri dari 4 (empat) BPFK, yaitu :

  1. BPFK Jakarta (tipe A)
  2. BPFK Surabaya (tipe A)
  3. BPFK Medan (tipe B)
  4. BPFK Makassar (tipe B)

Sehubungan dengan pengembangan dari keempat BPFK tersebut di atas maka direncanakan akan diupayakan tambahan untuk menunjang tugas dan fungsi dari keempat BPFK tersebut.

Dalam upaya peningkatan dan pengembangan kinerja UPT Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan diperlukan adanya perluasan dan pemerataan jangkauan upaya pengamanan fasilitas kesehatan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan pengembangan UPT tersebut untuk wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Papua, Propinsi jawa Tengah, Propinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya berdasarkan surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, No : OT.01.01.XII.500.2007, tanggal 21 Juni 2007, tentang Penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan.

Adapun penetapan Unit Fungsional Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Unit Fungsional BPFK, terdiri dari 4 (empat) wilayah yakni :

  1. Provinsi Jawa Tengah, berlokasi di Solo sebagai unit fungsional dari BPFK Jakarta;
  2. Provinsi Kalimantan Selatan, berlokasi di Banjarmasin sebagai unit fungsional dari BPFK Surabaya;
  3. Provinsi Sumatera Selatan, berlokasi di Palembang sebagai unit fungsional dari BPFK Jakarta;
  4. Provinsi Papua berlokasi di Jayapura sebagai unit fungsional dari BPFK Makassar;

Adapun tugas Unit Fungsional BPFK yaitu melakukan pengamanan fasilitas kesehatan pada peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Sedangkan fungsi Unit Fungsional BPFK yaitu :

  1. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
  2. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi
  3. Pelayanan monitoring dosis radiasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimana Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang akan dibentuk Unit Pelaksana Fungsional dari BPFK Surabaya, maka dipandang perlu untuk di dibentuk Tim koordinasi Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas Kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional Kalimantan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Pusat Sarana, Prasarana dan peralatan Kesehatan, Nomor : OT.01.01.XII.816.2008, tanggal 05 Agustus 2008. Adapun tugas dari tim tersebut, untuk melakukan :

  1. Mempelajari, kajian dan perumusan terhadap unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitasi Kesehatan Banjarmasin Regional Kalimantan;
  2. Menata gedung untuk persiapan ruangan laboratorium pengujian/kalibrasi, ruang laboratorium film badge dan ruang administrasi;
  3. Persiapan penempatan peralatan pengujian/kalibrasi dan proteksi radiasi;,
  4. Persiapan penempatan ketenagaan;
  5. Koordinasi terkait dalam rangka persiapan operasional;.
  6. Persiapan operasional Unit Pelaksana Fungsional Pengamanan Fasilitas kesehatan (UPFPFK) Banjarmasin Regional Kalimantan.

Pada akhirnya, berdasarkan Permenkes No 919/Menkes/Per/2011 tanggal 05 Mei 2011 tentang organisasi dan tata kerja Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan (LPFK), dimana LPFK adalah unit pelaksana teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

LPFK secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan.

LPFK mempunyai tugas melaksanakan pengamanan fasilitas kesehatan meliputi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan melalui pengujian, kalibrasi dan proteksi radiasi di lingkungan pemerintah maupun swasta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPFK menyelenggarakan fungsi yakni :

  1. Pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
  2. Pengujian dan kalibrasi sarana dan prasarana kesehatan.
  3. Pengamanan dan pengukuran paparan radiasi
  4. Pelayanan monitoring dosis radiasi personal dan
  5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

LPFK dalam menyelenggaran tugas dan fungsinya selalu mengupayakan penjaminan dan peningkatan mutu layanan, kemampuan dan cakupan pengamanan fasilitas kesehatan secara terus menerus ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.